Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Pemkot Perhatikan Pelayanan Publik

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerima kunjungan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany. Selain Airin, yang merupakan Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, hadir juga di antaranya Wali Kota Banda Aceh, Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, Wali Kota Gorontalo, Gorontalo, Marten Taha dan Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Taufan Pawe.

    Pertemuan berlangsung terbuka di ruang kerja Tjahjo, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Jumat (5/8). Pada kesempatan tersebut, Tjahjo meminta agar pemerintah kota (pemkot) memerhatikan pelayanan publik di daerah masing-masing. “Pelayanan masyarakat harus cepat. PDAM (perusahaan daerah air minum) harus bagus, listrik ada, sarana umum juga diperhatikan, jalan raya,” kata Tjahjo.

    Menurutnya, peranan Apeksi sangatlah penting dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat. “Dengan ada asosiasi ini, komunikasi bisa langsung, cepat. Contoh Tangsel dengan Tangerang kan dekat, jangan sampai bangunnya (infrastruktur) sama. Intinya sinergi,” ujarnya.

    Sementara itu, Airin mengatakan, Apeksi memang akan menjadi jembatan komunikasi antara wali kota seluruh Indonesia. “Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi ini, semua hal yang kita harapkan dan perjuangkan untuk rakyat dan daerah dapat terwujud,” katanya.

    Komitmen

    Airin mengatakan, seluruh anggota Apeksi berkomitmen menyelesaikan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini terkait telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. “Komitmen kita kebijakan mengenai PP 18/2016 bisa dijalankan. Tapi kalau segala sesuatu buru-buru, hasilnya enggak maksimal,” katanya.

    Sekadar diketahui, melalui PP 18/2016, pemda diminta melakukan perampingan birokrasi. Perampingan ditargetkan dapat rampung pada akhir 2016.

    “Tapi karena kebijakan pusat, mau tidak mau kita jalankan. Komunikasi dengan DPRD, target tahun depan dijalankan. Kita akan berusaha maksimal,” ucap Airin.

    Menanggapi mengenai perampingan, Tjahjo mengatakan, sifatnya nanti dinamis. “Tidak kaku. Misalnya saja satu daerah tingkat 2 berpotensi masalah ternak, ya jangan dipotong, harus ada dinas peternakan,” kata Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…