Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu Diserahkan ke DPR Bulan Depan

  • Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu akan diserahkan pemerintah kepada DPR pada September 2016. Draf RUU kini bakal dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Kami harap September selesai (drafnya, Red) dan diajukan ke DPR. Harus diputuskan dalam rapat terbatas dulu. Jadwal (ratasnya) sedang menunggu dari Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) dan Setkab (Sekretariat Kabinet),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai menerima kunjungan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di ruang kerjanya, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (5/8).

    Dia enggan menjelaskan secara terperinci poin-poin krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu. Namun, menurutnya, masing-masing poin krusial sudah disiapkan alternatif. “Alternatif-alternatif yang ada, nanti kita akan laporkan Pak Presiden akan kita bahas terpadu sehingga bulat apa yang menjadi sikap pemerintah," ujarnya.

    Sebagai informasi, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), UU 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), dan UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. RUU tersebut nantinya menjadi payung hukum Pemilu 2019.

    Saat ditanya tentang panitia seleksi (pansel) komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Tjahjo mengatakan pansel akan terbentuk pada September 2016. “September 2016 kalau soal pansel,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…