Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Cuti Saat Kampanye untuk Melindungi Petahana

  • Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan keharusan cuti bagi calon petahana pada masa kampanye justru untuk mencegahnya dari tindak pidana pilkada.

    "Bagi saya, keharusan cuti di luar tanggungan negara justru untuk melindungi petahana juga. Sebab, kalau dilihat rumusan pelanggaran pilkada dalam UU Pilkada, penggunaan fasilitas negara itu adalah pelanggaran pidana," kata Fadli, Jumat (5/8).

    Agar pelanggaran pidana tersebut tidak terjadi lanjutnya, maka Pasal 70 Ayat 3 huruf (a) dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada seorang petahana harus cuti dalam masa kampanye.

    "Regulasi tersebut ingin memisahkan posisi yang jelas bagi petahana yang masih menjabat kepala daerah sekalian ikut pilkada," tegasnya.

    Bahkan kata Fadli, pengalaman pada Pilkada sebelumnya, meski dalam posisi cuti, petahana masih saja menggunakan fasilitas negara atau berkomunikasi dengan birokrat untuk kepentingan pemenangannya.

    "Dalam praktinya, meski cuti, petahana juga sangat mungkin berkomunikasi dengan birokrat. Dan itu tidak mungkin bisa dikontrol selama 24 jam. Tapi untuk membuat batasan, maka dia harus cuti," ujarnya.

    Terakhir Fadli mengingatkan, UU Pilkada jangan hanya melihat kepentingan pilkada di DKI saja, sebab akan ada sekitar 100 pilkada yang berlangsung pada hari Rabu, 15 Februari 2017.

    "Sebuah UU berlaku umum untuk siapa saja, termasuk DKI," pungkasnya.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…