Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Jelang Pilkada, Mendagri Minta Kepala Daerah Fokus Tugas Pemerintahan

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemimpin daerah di seluruh Indonesia untuk fokus pada pelaksanaan tugas pemerintahan dengan menjalankan program pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat. Para pemimpin daerah juga diharapkan patuh pada Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) dan tidak perlu melakukan judicial review (uji materil) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal tersebut disampai Mendagri saat menghadiri kegiatan 'Sosialisasi ?Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2017' yang pimpinan daerah di Jakarta, Jumat (5/8).

    Tjahjo mengungkapkan, ?upaya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengajukan judicial review di MK terkait aturan setiap calon gubernur incumbent wajib mengajukan cuti saat masa kampanye merupakan hak pribadi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). "?Terserah dia saja, kalau dia maunya begitu.? Saya hanya berpegang pada aturan dan UU yang ada, serta melihat bagaimana pelaksanaan pilkada pada 2015 berlaku," ujar Tjahjo, Jumat (5/8).

    Seharusnya kata dia, proses kampanye dan cuti tidak perlu menjadi polemik. Sebagai contoh, Gubernur Sulawesi Tengah? tidak mundur, meski tidak ada pelaksana tugas (plt). Saat kampanye pilkada, dia tetap mengajukan cuti?.

    "Dia mau mengajukan judicial review itu hak setiap warga negara, tapi perlu diingat bahwa pejabat negara tugas utama adalah melaksanakan setiap keputusan UU?," tegas Tjahjo.

    Lebih lanjut ia meminta pemerintah daerah (pemda) tetap tidak melupakan program pembangunan meski tahun depan dilaksanakan pilkada serentak di sejumlah daerah.

    "Yang penting pilkada berjalan baik, pembangunan juga berjalan baik, program yang ada pusat dan daerah jangan sampai mengabaikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun?. Kalau tidak terlalu penting tidak perlu judicial review, karena UU itu yang membuat adalah pemerintah bersama dengan DPR demi kebaikan dan kesjahteraan masyarakat," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…