Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pejabat Struktural Berkurang, Belanja Publik Meningkat

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (5/8), membuka secara resmi acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Acara tersebut dihadiri sejumlah gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, sekretaris daerah (sekda).

    Dalam sambutannya, Tjahjo menyatakan kebijakan debirokratisasi merupakan keniscayaan. Tujuannya agar terbentuk organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran. Hal tersebut juga sesuai dengan ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.

    Dengan adanya perampingan birokrasi, dia berharap belanja publik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat meningkat. "Penataan kembali organisasi perangkat daerah akan mengurangi jumlah jabatan struktural, tanpa mengurangi jumlah pegawai," ucapnya.

    Dia menambahkan, pemerintah daerah juga perlu segera menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang organisasi perangkat daerah. "Perda diharapkan sudah ditetapkan paling lambat akhir Agustus 2016," imbuhnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Sumarsono mengatakan agenda sosialisasi memang mendesak untuk dilaksanakan.

    "Banyak pertanyaan mengenai PP 18/2016 terkait kebijakan birokrasi yang esensinya perampingan birorasi. Kami di Ditjen (Direktorat Jenderal) Otda kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari daerah. Karena itu, sosialisasi ini diadakan, sekaligus klarifikasi dan respons atas ketidakjelasan (PP 18/2016)," katanya.

    Dia berharap seluruh daerah dapat melaksanakan sebaik-baiknya PP 18/2016.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…