Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembangunan Demokrasi di Daerah Bermasalah, Kemendagri Siap Turun Tangan

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menindaklanjuti hasil survei yang menyebut peran DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) masih buruk dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kemendagri. 

    "Kemdagri memang punya tupoksi mengkoordinasikan penyelenggaraan pemda. Jadi pekerjaan besar kami bagaimana memperbaiki tata kelola pemda agar lebih baik. Dari angka tadi (hasil temuan IDI 2015,red) cenderung ada pengurangan, ini memperkuat komitmen kami,". 

    Menyadari hasil survei yang dirumuskan dalam IDI 2015 memperlihatkan masih ada masalah dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. 

    "Terutama berkaitan dengan penyelenggaraan politik dalam negeri. Nah untuk mengobati ini tak bisa sepotong-sepotong. Harus diobati secara sistemik,".

    Caranya, dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih baik, atau memperbaiki aturan yang sudah ada. Sehingga tata kelola pemerintahan daerah atau pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

    "Untuk meningkatkan tata kelola pemilu yang baik atau memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah yang yang ada, perlu perbaikan dalam aturan. Contohnya saat ini, sudah ada UU Pemda yang baru. Kami juga sedang menyusun simplikasi UU penyelenggaraan pemilu (Pileg, Pilpres dan penyelenggara),".

    Sebenarnya hasil temuan terkait IDI 2015, semakin meyakinkan Kemendagri, bahwa apa yang dilakukan saat ini sudah di jalur yang benar. 

    "Karena apa yang kami lakukan, sudah direncanakan tahun sebelumnya. Nah penyakit yang kami temukan ketika itu, sama juga temuannya (dengan temuan tim survei IDI 2015,red). Bahkan tahun ini sudah kami mulai laksanakan pengobatannya," katanya


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…