Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Yang Kita Hadapi Saat ini Adalah Krisis Budaya

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis budaya. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Adat Batak tahun 2016 di Prapat, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (31/7/2016).

    “Yang kita hadapi saat ini adalah krisis budaya. Tanpa segera ditegakkannya upaya ‘membentuk’ secara tegas identitas nasional dan kesadaran nasional, maka bangsa ini akan menghadapi kehancuran,” kata Tjahjo.

    Tjahjo mengatakan, sudah merupakan kewajiban generasi saat ini sebagai anak bangsa untuk mempertahankan budaya yang baik dengan semangat ke-Bhinneka-an menuju bangsa yang abadi, luhur, makmur dan bermartabat.

    Membangun kebudayaan nasional Indonesia, jelasnya, harus lah mengarah kepada  suatu strategi kebudayaan untuk dapat menjawab pertanyaan akan kita jadikan seperti apa bangsa kita.

    “Yang tentu jawabannya adalah menjadi bangsa yang tangguh dan entrepreneurial, menjadi bangsa Indonesia dengan ciri-ciri nasional Indonesia, berfalsafah dasar Pancasila, bersemangat bebas-aktif mampu menjadi tuan di negeri sendiri, dan mampu berperanan penting dalam percaturan global dan dalam kesetaraan juga mampu menjaga perdamaian dunia,” tutur Tjahjo.

    Rakyat Indonesia yang pluralistik, kata Tjahjo, merupakan kenyataan yang harus dilihat sebagai aset nasional, bukan resiko atau beban. Rakyat adalah potensi nasional yang harus diberdayakan, ditingkatkan potensi dan produktivitas fisik, mental, dan kulturalnya.

    Tanah Air Indonesia sebagai aset nasional yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote, merupakan tempat bersemayamnya semangat ke-Bhinneka-an.

    “Adalah kewajiban politik dan intelektual kita untuk mentransformasikan ke-Bhinneka-an menjadi ketunggalikaan dalam identitas dan kesadaran nasional,” kata Tjahjo.

    Saat ini, sambung Tjahjo, diperlukan penumbuhan pola pikir yang dilandasi oleh prinsip mutualisme, kerja sama sinergis saling menghargai dan memiliki (shared interest) dan menghindarkan pola pikir persaingan tidak sehat yang menumbuhkan eksklusivisme.
    “Namun sebaliknya, perlu secara bersama-sama berlomba meningkatkan daya saing dalam tujuan peningkatan kualitas sosial-kultural sebagai bangsa,” ujarnya


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…