Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kodifikasi Akan Buat UU Pemilu Berdaya Jangkau Jangka Panjang

  • Kodifikasi Undang-undang (UU) Pemilu akan membuat UU tersebut menjadi lebih lestari dan memiliki daya jangkau panjang. Pasalnya, kodifikasi UU Pemilu sudah komprehensif mengatur semua hal secara logis dan sistematis berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.

    "Kodifikasi UU Pemilu bakal mengatur segala sesuatu secara komprehensif, logis dan sistematis," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Mingu (24/7).

    Titi mengatakan, selama ini setiap kali selesai satu penyelenggaraan pemilu, para pemangku kepentingan melakukan evaluasi. Dari evaluasi tersebut, sangat mungkin berujung pada rekomendasi perubahan peraturan UU pemilu. Perubahan bisa saja dilakukan sejauh para pembuat undang-undang menyetujuinya. "Namun perubahan mendasar yang berujung pada pergantian UU tidak perlu terjadi pada UU Pemilu hasil kodifikasi," ungkap dia.

    Menurut dia, perubahan fundemental dalam kodifikasi UU Pemilu bisa saja terjadi bila pembuat UU menghendaki ketentuan baru dalam mengubah pengaturan sistem pemilu. Namun perubahan pengaturan ini, sekali lagi tidak harus berujung pada pergantian UU. Karena pasal-pasal yang mengatur sistem bisa diubah secara parsial, dan dampaknya berlanjut pada pasal-pasal pelaksanaan tahapan pada bagian tertentu. "Dengan demikian kodifikasi Undang-Undang pemilu ini bisa berjangka panjang," tandas dia.

    Lebih lanjut, Titi menyinggung terkait upaya mengatasi politik uang dan politik transaksional dalam pemilu Serentak 2019. Menurut dia, solusinya pengaturan penegakan hukum yang tegas dan konsisten dilaksanakan di lapangan. "Selain itu, bisa dilakukan rekayasa pemilu melalui pembiayaan kampanye oleh negara seperti pada pilkada, pembatasan belanja kampanye, dan penerapan sanksi pidana bagi pemberi dan penerima dana kampanye," jelas dia.


    Files Download :

Related Posts