Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu Serentak 2019 Minimalisir Koalisi Kekuasaan

  • Pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, mengatakan, pemilihan calon legislatif (Caleg) dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

    "Jika dilakukan secara tertutup, mekanisme keterwakilan masyarakat bertumpu pada otoritarianisme partai politik (Parpol). Sedangkan proporsional terbuka, membuat parpol akan berlomba-lomba mencari calon legislatif yang famous atau publik figur, untuk mengangkat perolehan suara," kata Mada di Yogyakarta, Rabu (20/7).

    Menurut Mada, proporsional tertutup memang memiliki kelemahan. Peran parpol menjadi dominan dalam penentuan anggota parlemen. Politik uang (Money Politics) terjadi di dalam pusaran internal parpol dalam pengkandidatan.

    "Namun, ada keuntungannya. Hubungan antar parpol dengan anggota parlemen menjadi dekat, sehingga muncul persamaan ideologis di kursi parlemen," jelasnya.

    Sedangkan sistem proporsional terbuka, lanjutnya, memang telah mampu memberi wewenang sebesar-besarnya kepada pemilih untuk menentukan pilihannya.

    "Sayangnya, dengan proporsional terbuka, kompetisi atau rivalitas justru terjadi antar Caleg dalam satu parpol yang justru memunculkan kompetisi tidak sehat," kata Mada.

    Perbaikan UU Pemilu, lanjutnya, harusnya diarahkan kepada proporsionalitas dan meningkatkan derajat keterwakilan rakyat di parlemen dan menghasilkan politisi-politisi yang sehat. Proporsional terbuka, memang telah melahirkan anggota parlemen yang instan.

    "Memang terbuka lebih baik dari pada sistem proposional tertutup, tetapi perlu modifikasi. Kandidasi harus transparan, akuntabel dan partisipatif, dan harus menjamin kedekatan jarak antara anggota parlemen dan parpol,” katanya.

    Sedang jika pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dilaksanakan secara serempak, maka parlemen dan presidential treshold tidak diperlukan lagi. Semua parpol peserta Pemilu, berhak mengusung calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres).

    Pengamat politik UGM, Abdul Gaffar Karim, memandang, pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres menyebabkan parpol atau koalisi parpol harus menyiapkan figur capres-cawapres sejak jauh-jauh hari. Parpol tidak bisa lagi menjadikan pemilu legislatif sebagai dasar terbangunnya koalisi tersebut.

    "Kondisi ini menguntungkan masyarakat, karena koalisi partai, benar-benar akan terbangun berdasarkan ideologi dan program parpol. Bukan lagi pada kemenangan Pileg yang sarat dengan kepentingan," ujarnya.

    Abdul Gaffar Karim menilai, pemilu serentak dalam sistem presidensiil akan mampu memperkuat integrasi Indonesia melalui figur presiden terpilih.

    "Di samping itu, bentuk koalisi parpol akan terbentuk berdasarkan kesamaan pandangan ideologi dan bukan koalisi atas dasar kepentingan kepada kekuasaan seperti saat ini," tambahnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…