Kamis, 21 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

RUU Penyelenggaraan Pemilu Segera Dibawa dalam Ratas

  • Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu akan segera dibawa dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tengah menyiapkan agar RUU tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)

    "Mudah-mudahan akhir Juli diserahkan ke Setneg dulu. Baru setelah itu ada ratas," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (17/7).

    Ditanyakan kemungkinan rampungnya RUU tersebut, menurutnya, hal itu merupakan ranah dari DPR. "Tergantung DPR. Dibuat satu kali masa sidang atau dua kali," ujarnya.

    Tjahjo sendiri enggan menjabarkan secara rinci isu-isu krusial RUU. "Semua tunggu ratas. Kalau soal sistem pemilu misalnya, sistem proporsional tertutup hampir semua sepakat," ucapnya.

    Prinsipnya, dia menambahkan, Presiden hanya berharap revisi Undang-undang (UU) kepemiluan dapat berlangsung jangka panjang. "Jadi enggak setiap pemilu diubah," imbuhnya.

    Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan unifikasi dari tiga UU yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislastif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2014 tentang Penyelenggara Pemilu.

    Menurut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Soedarmo, pihaknya melibatkan sembilan orang pakar dalam penyusunan naskah. Partisipasi publik juga diperhatikan, termasuk masukan pegiat kepemiluan.

    "Kita sudah mulai bekerja siapkan naskahnya. Sudah ada 9 orang pakar yang dilibatkan," kata Soedarmo.

    Salah satu anggota Tim Perumus, Djoeharmansyah Djohan mengatakan, prinsipnya RUU Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepemiluan di Indonesia.

    "Contohnya, apakah proporsional terbuka atau tertutup? Nah sekarang kan menguat wacana sistem proporsional tertutup," kata Johan.

    Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow mengatakan, simplifikasi atau penyederhanaan regulasi kepemiluan merupakan keniscayaan.

    Menurutnya, syarat dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi isu yang cukup menarik selain terkait sistem pemilu. Sebab, mengacu pada UU Pilpres, terdapat ambang batas bagi partai politik (parpol) atau gabungan parpol untuk mencalonkan pasangan pada pilpres.

    "Dulu kan syarat dukungan itu berdasarkan hasil pileg. Nah, sekarang pemilunya serentak. Ini bagaimana nanti pengaturannya," ujarnya.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…