Senin, 23 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kodifikasi UU Mengenai Pemilu Akan Ciptakan Konsistensi Aturan

  • Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, kodifikasi undang-undang mengenai pemilihan umum akan meminimalkan pertentangan pasal dalam undang-undang tersebut.

    "Jadi kami tidak terperangkap pada suatu kondisi harus menebak-nebak untuk mencari jalan keluar karena ada perbedaan dalam UU," kata Hadar di KPU, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

    Selain itu, menurut dia, kodifikasi undang-undang mengenai pemilu menciptakan konsistensi pelaksanaan pemilu, baik pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

    Ia menilai selama ini terjadi inkonsistensi antara undang-undang mengenai pemilu yang satu dengan undang-undang lainnya.

    Ia lantas mencontohkan undang-undang mengenai pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

    "Misalnya apakah di luar negeri boleh ada pemilihan duluan atau tidak, undang-undang pilpres kan tidak ada (aturan soal itu) karena tidak sempat diubah. Di pemilu legislatif sudah kami atur karena UU-nya berubah. Dan itu sama pentingnya, sama-sama pemilu kenapa harus dibedakan?" tutur dia.

    Atas dasar itu, Hadar berpendapat bahwa kodifikasi UU mengenai pemilu akan menjadikan undang-undang terkait di dalamnya saling mengisi dan menciptakan konsistensi.

    Ia pun berharap kodifikasi undang-undang mengenai pemilu ini dapat selesai dan ditetapkan pada Januari 2017.

    "September rencananya draf selesai masuk ke DPR. Diperkirakan dua kali masa sidang dibahas dan Januari ditetapkan. Kalau ini terjadi, luar biasa Itu bagus sekali," kata dia.

    Hadar menambahkan, akan lebih baik apabila kodifikasi UU pemilu telah ditetapkan setengah tahun sebelum pelantikan komisioner baru KPU. Namun, ia merasa hal itu sulit untuk dicapai.

    "Setengah tahun sebelumnya, tapi kan tidak mungkin. Ini kan UU yg sangat sensitif dengan kepentingan politik sehingga tidak mudah," ujar Hadar.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga penyelenggara pemilu menggelar rapat terbatas di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Rapat tersebut dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Pelaksana Tugas Ketua KPU Hadar Nafis Gumay dan Ketua Bawaslu Muhammad.

    Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penyatuan UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemilihan Legislatif, dan UU Penyelenggaraan Pemilu, termasuk UU Pilkada yang baru saja disahkan.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…