Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Sudah Lapor Wacana Revisi UU Pemilu ke Presiden Jokowi

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait revisi undang-undang (UU) yang mengatur pemilu. Ada pun UU tersebut antara lain UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislastif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

    Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/7).

    "Sekarang ini progresnya (perkembangannya), Mendagri sudah lapor kepada Presiden mengenai hal tersebut," kata Pramono.

    Menurutnya, revisi seluruh UU mengenai pemilu merupakan keniscayaan. Pasalnya, Pileg dan Pilpres 2019 akan berlangsung serentak. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dia menyatakan, Presiden menginginkan agar regulasi pemilu benar-benar berkualitas dan berlaku jangka panjang. Artinya, tidak setiap momen pemilu, suatu UU lantas direvisi. "Kita berkeinginan bahwa pemilu yang berkualitas itu bisa dilakukan dan bisa diperbaiki tetapi juga jangan kemudian setiap saat, setiap waktu UU itu berubah," tegasnya.

    Sebelumnya, Mendagri telah menggelar rapat di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (15/7). Selain Tjahjo, rapat dihadiri Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.

    "Kita konsultasi terhadap berbagai hal baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk persiapan pembahasan revisi UU pemilu dan sebagainya," kata Tjahjo seusai rapat.

    Sementara itu, Jimly mengatakan, rapat juga membahas kodifikasi UU Pileg, UU Pilpres, hingga UU Penyelenggaraan Pemilu. "Kita mendiskusikan mengenai agenda yang sedang disiapkan oleh pemerintah untuk dibahas September. Alasannya, UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggaraan Pemilu dijadikan satu, dan mungkin juga ada kaitannya dengan UU Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang sudah disahkan," kata Jimly.

    Pihak KPU mengapresiasi serta merespons positif niat pemerintah mempercepat pembahasan kodifikasi UU Pemilu. "Pak Menteri memperkirakan Januari 2017 (selesai). Saya kira, ini satu tekad yang sangat baik, kami sebagai penyelenggara menyambut baik," kata Hadar.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…