Selasa, 17 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembahasan Penyatuan UU Pemilu Akan Dimulai September 2016

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan lembaga penyelenggara pemilu menggelar rapat terbatas di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan M Thamrin, Jakarta, Rabu (13/7) sore. Rapat tersebut dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Pelaksana Tugas Ketua KPU Hadar Nafis Gumay dan Ketua Bawaslu Muhammad.

    "Saya sama Pak Muhammad, Pak Hadar, hari ini rapat informal dengan yang paling senior. Ketua DKPP Prof Jimly, yang banyak pengalaman, konsultasi terhadap berbagai hal baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk persiapan pembahasan revisi UU pemilu dan sebagainya," ujar Menteri Tjahjo mengawali konferensi pers seusai rapat tersebut.

    Jimly mengatakan, salah satu yang dibahas adalah penyatuan UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemilihan Legislatif dan UU Penyelenggaraan Pemilu termasuk UU Pilkada yang baru saja disahkan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, kata Jimly, pemerintah bertekad akan memulai pembahasan penyatuan UU Pemilu pada September 2016 dan diupayakan selesai dalam dua kali masa sidang DPR.

    "Jadi antara lain kita mendiskusikan mengenai agenda yang sedang disiapkan oleh pemerintah untuk dibahas September. Alasannya UU Pilpres, UU Pileg dan UU Penyelenggaraan Pemilu dijadikan satu, dan mungkin juga ada kaitannya dengan UU Pilakada yang sudah disahkan," ujar Jimly.

    Pelaksana Tugas Ketua KPU, Hadat Nafis Gumay, mengapresiasi dan menyambut baik niat pemerintah untuk mempercepat pembahasan kodifikasi UU Pemilu yang akan dijadikan kerangka hukum pelaksanaan pemilu serentak 2019. Tantangannya, kata Hadar adalah memastikan penyelesaian penyatuan UU Pemilu sebelum tahapan pemilu serentak dimulai tahun 2017.

    "Tadi Pak Menteri (Tjahjo) memperkirakan itu akan kelar dua kali masa sidang. Jadi sebelum awal tahun tadi Pak Menteri memperkirakan Januari 2017 (selesai). Saya kira, ini satu tekad yang sangat baik, kami sebagai penyelenggara menyambut baik," tutur Hadar.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…