Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Usul Komisoner KPU dan Bawaslu Jadi Pejabat Negara

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan memperkuat posisi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Ia ingin komisioner KPU dan Bawaslu menjadi pejabat negara. "Ini kan tidak jelas. Dikatakan lembaga negara ya lembaga negara tapi komisionernya bukan pejabat negara. Padahal banyak lembaga lain yang statusnya pejabat negara seperti Ombudsman, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), itu pejabat negara," kata Tjahjo di KPU, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

    Tjahjo mengaku kaget ketika tahu ada komisioner KPU yang kesulitan mengurus asuransi kesehatan. Untuk itu, Tjahjo berencana menyampikan gagasannya kepada Presiden Joko Widodo.

    "Kami akan sampaikan kepada presiden, usulan dari kemendagri, komisioner KPU dan Bawaslu ya pejabat negara lah. Posisinya akan sama," ucap Tjahjo.

    Menurut Tjahjo, mengubah posisi KPU dan Bawaslu menjadi pejabat negara sangat penting bagi demokrasi di Indonesia.

    Ia menyakini DPR bakal setuju. Tjahjo mengatakan paling lambat September, Kemendagri akan masukkan tiga draf UU, salah satunya UU tentang pemilu. "Salah satunya UU tentang pemilu yang akan kami lihat kembali mengenai badan-badan penyelenggaraan pemilu," ujar Tjahjo.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…