Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Tata Cara Penggantian Komisioner KPU Menunggu Keppres

  • KPU telah menunjuk Hadar Nafis Gumay sebagai Plt Ketua KPU sepeninggal almarhum Husni Kamil Manik. Penunjukan ini dilakukan sampai terpilihnya ketua KPU baru. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada tata cara untuk melantik komisioner baru.

    "Aturan UU, Presiden sudah menyerahkan 14 nama ke DPR hasil keputusan pansel. DPR memilih 7 orang. Kalau ada yang berhalangan tetap, ini kan berhalangan 1 dengan wafatnya Pak Husni," kata Tjahjo di gedung Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

    Tjahjo kemudian menanggapi permintaan KPU untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut. Dia menyebut pemilihan harus menunggu keluarnya Keppres dari Presiden Joko Widodo.

    "Itu KPU meminta untuk diisi. Kalau itu diisi ya saya kira nomor berikutnya dari fit and proper, nomor 8 nya siapa. Apakah pemilihan Ketua KPU definitif menunggu kelengkapan 7 orang ini dulu lewat Keppres. Kan nanti Keppres," papar Tjahjo.

    Dia memberi alternatif pemilihan jika memang itu mendesak, mengingat Pilkada yang semakin dekat. "Atau pemilihan Ketua KPU dulu ini nanti disusulkan. Saya serahkan kepada internal KPU dan kami percaya. Karena sejak almarhum memimpin kolektifitas bagus," jelas Tjahjo.

    Sesuai mekanisme, nomor urut calon anggota KPU tahun 2012, calon nomor urut 8 adalah Hasyim Asy'ari. Sebelum diangkat menjadi komisioner baru, perlu dilakukan verifikasi bahwa Hasyim masih memenuhi syarat.

    Sebelumnya, Komisi II DPR mendesak pemerintah lebih dahulu melantik komisioner pengganti Husni sebelum penunjukan ketua KPU baru.

    "Setelah lengkap 7 orang, lalu KPU melakukan pemilihan ketua," kata Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

    Dalam hal ini, DPR tidak perlu memberikan pertimbangan lagi. Lukman mengatakan pihaknya hanya akan mengirim surat untuk menyampaikan hasil pemilihan.

    "Sebenernya kita masih berduka atas meninggalnya Pak Husni. Tapi agenda Pilkada mendesak. Pasca penetapan UU Pilkada, KPU harus membuat PKPU," ungkap Lukman.

    "Kondisi ini mengharuskan KPU lengkap 7 orang dan ada ketuanya," lanjutnya.


    sumber : detik.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…