Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Minta 101 Daerah Bentuk Tim Pemantau Pilkada

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk membentuk tim pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2017.


    Tugas utama tim ini adalah mengawal proses politik pilkada dengan menerapkan sistem lapor cepat dan penangan dini setiap masalah. Tugas tim ini juga harus aktif berkordinasi dengan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Tim bertugas melakukan deteksi dini. Cipta kondisi yang kondusif dan damai, analisis evaluasi atas dampak dalam proses pilkada serentak 2017 nanti,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo, di Jakarta, kemarin.

    Instruksi pembentukan tim ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.

    Selain tim ini harus aktif berkordinasi dengan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), juga perlu untuk berkomunikasi dengan komunitas intelijen daerah serta tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten kota hingga tingkat kecamatan. Selain itu, tim menjalin koordinasi dengan desk pilkada pada Ditjen Otonomi Daerah (Otda).

    Soedarmo menambahkan, telah memberikan perintah kepada Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Dr Bahtiar untuk mengkoordinasikan laporan hasil pemantauan tersebut.”Hasil pemantauan itu terkait informasi lapangan kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) provinsi dan kabupaten kota di 101 daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak,” ujar Soedarmo.

    Soedarmo juga meminta gubernur, bupati, walikot serta DPRD memberdayagunakan secara optimal kepala badan kesbangpol daerah sebagai satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas membantu kepala daerah.

    Dimana fungsi mereka juga bertugas menjalankan tugas dan kewajiban memelihara ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam negeri didaerah. Termasuk tugas kepala daerah dalam mengelola politik dalam negeri yg sehat dan berkualitas di daerah.

    “Oleh karena itu pembentukan tim tersebut sangat penting mendapat dukungan dari pemprov dan pemkab dan pemkot,” tambah dia.


    Files Download :

Related Posts