Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

65 Persen Donatur Pilkada Menyumbang agar Izin Bisnis Dipermudah

  • Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya sumbangan dari donatur bagi setiap calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, ada motivasi tertentu dari donatur dalam memberikan sumbangan kepada setiap calon kepala daerah.

    Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK mencatat sebanyak 65 persen donatur menyumbang agar bisa mendapatkan kemudahan perizinan dalam bisnis. Selain itu, sumbangan diberikan untuk mendapat kemudahan untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.


    Sementara, lanjut dia, sebanyak 61,5 persen donatur menyumbang untuk dapat keamanan dalam jalankan bisnis. Sebanyak 60 persen ditujukan agar mendapat kemudahan akses untuk mendapatkan jabatan di pemerintah daerah.

    "Di atas 60 persen semua penyumbang itu kemudahan perizinan, dan pengadaan barang dan jasa, serta kemudahan akses di pemda dan BUMD," kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (29/6/2016).

    Pahala menambahkan, semua itu ditemukan KPK setelah mewawancarai sekitar 286 calon kepala daerah yang gagal pada pilkada 2015. Calon itu terdiri dari 79 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sisanya hanya kepala daerah atau wakil kepala daerah.

    Kepada calon kepala daerah itu, KPK mengkonfirmasi apa saja yang diinginkan donatur dari langkahnya memberikan sumbangan. "Kita konfirmasi apa saja motivasi orang menyumbang salah satu calon," ucap dia.

    Terkait hal itu, menurut dia, wajar jika donatur meminta kemudahan izin berbisnis. Tak salah dengan permintaan itu, selama tidak melanggar aturan. "Tapi perizinan harus terbuka. Ini pola penguatan daerah agar tidak bisa kuasai donatur," kata dia.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…