Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden Harap Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Lebih Baik

  • Preside Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena bisa menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2015 lalu secara baik, stabil, sehingga tidak memunculkan masalah yang mengganggu stabilitas pemerintahan.

    Presiden Jokowi berharap MK bisa menangani sengketa Pilkada Serentak 2017 secara lebih baik dibanding 2015 lalu.

    “Presiden menyampaikan bahwa apa yang sudah dicapai oleh MK dipenanganan Pilkada 2015 bisa ditindaklanjuti, bisa diteruskan pada Pilkada 2017. Karena relatif kan pilkadanya lebih sedikit dibandingkan Pilkada 2015,” kata Ketua MK Arief Hidayat usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/6) siang.

    Arief menjelaskan, saat dirinya menyampaikan laporan mengenai penyelesaian Pilkada 2015 lalu, Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh MK pada tahun 2015. Presiden  juga berpesan agar penannganan Pilkada pada 2017 bisa sebaik Pilkada 2015 lalu.

    Terkait kemungkinan adanya gugatan terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang baru saja disahkan DPR ke MK, Arief Hidayat menegaskan, sampai saat ini secara resmi belum ada gugatan.

    “Jadi ini kan undang-undangnya baru saja disahkan di DPR dan segera ditandatangani Presiden. Sampai hari ini belum ada perkara judicial review undang-undang Pilkada yang baru itu,”katanya dikutip Setkab.go.id.

    Meski belum ditandatangani presiden, Ketua MK Arief Hidayat memprediksi akan muncul gugatan (judicial review) terhadap UU Pilkada yang baru saja disahkan DPR. Kalaupun ada gugatan, MK, kata Arief, mempunyai waktu cukup untuk menyelesaikannya secara baik.

    Arief mengatakan, kedatangannya ke Istana Negara untuk mengundang Presiden Jokowi menghadiri Kongres Asosiasi MK Asia, yang akan digelar di Bali, awal Agustus mendatang.

    “Kami memohon Presiden untuk membuka acara itu karena tradisinya kalau kita melakukan kongres itu dibuka oleh kepala negara, sebagaimana pada waktu kita kongres seperti saat di Turki. Jadi kita meminta Presiden untuk membuka acara itu sekaligus berkenalan dengan Ketua-ketua dan Presiden Asosiasi MK tingkat Asia,” kata Arief.

    Ketua MK itu menyatakan bersyukur karena Presiden Jokowi menyatakan bersedia membuka Kongres Asosiasi Presiden MK Asia itu. “Sudah memerintahkan Pak Mensesneg untuk mengagendakan acara di Agustus itu,” kata Arief.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…