Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Satukan Seluruh UU Pemilu

  • Salah satu anggota tim penyusun draf simplikasi paket UU Politik, Djohermansyah Djohan menegaskan, sangat perlu seluruh UU yang terkait dengan pemilihan umum disatukan. Sebab negara maju juga melakukan itu. “Perlu disatukan seluruh UU Pemilu termasuk UU Parpol, seperti banyak dilakukan negara maju.

    Sehingga singkron, bahkan penyelenggaranya begitu juga. Mengapa di pisah, satukan saja,” kata Djohermansyah, Rabu (22/6). Dengan adanya simplikasi UU Paket Politik, kata Djohermansyah ke depan tak ada lagi antar UU yang terkait dengan pemilu terjadi kontradiksi satu sama lain.

    Indonesia membutuhkan sebuah regulasi yang utuh. “Kita butuh, sebuah election law yang utuh,” ujarnya. Penggiat kepemiluan yang juga anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Yulianto juga mendukung langkah penyatuan paket UU Politik. Menurut Yulianto, simplikasi paket UU Politik sangat penting. Dengan simplikasi atau penyatuan, setidaknya penataan sistem pemilu bisa lebih maksimal.

    “Sebab kalau terus terpisah, potensi ketidaksinkronan antar regulasi politik, cukup besar,” ujarnya. Seperti diketahui, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, telah membentuk tim untuk menyusun draf naskah simplikasi paket Undang-Undang Politik. Tercatat ada sembilan orang pakar yang dilibatkan dalam penyusunan naskah. Selain itu, dalam penyusunan, partisipasi publik akan diperhatikan.

    Masukan dari para penggiat kepemiluan diharapkan bisa memperkaya naskah yang sedang disusun. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan itu di Jakarta, Rabu .Menurutnya, penyusunan draf naskah simplikasi paket UU Politik memang dibawah koordinasinya.

    “Kita sudah mulai bekerja. Sekarang dalam proses pembentukan panitia antar kelembagaan,” kata Soedarmo. Namun kata Soedarmo, tim yang dibentuk belum membahas substansi. Masih menyusun daftar isu-isu krusial. Dengan begitu, tim bisa bekerja dengan kerangka yang jelas serta terukur. Dan, hasilnya nanti bisa lebih fokus.

    Pemerintah sendiri, sangat terbyuka terhadap berbagai masukan. “Sudah ada 9 orang pakar yang dilibatkan. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai bekerja,” katanya.

    Seiring Reformasi

    Sementara itu, Direktur Eksekutif, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan jika kemudian paket UU Politik hendak disimplikasi atau disatukan, harus seiring dengan reformasi kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Hal itu penting untuk meningkatkan kemampuan administratif dari kelembagaan birokrasi yang ada di komisi pemilihan itu. Serta untuk memutus ketergantungan simbiosis yang bersifat kolutif antara birokrasi, dunia bisnis dan kelompok politik.

    “Reformasi kelembagaan sangat penting untuk membangun kemandirian korps administrasi di KPU,” kata August. Maka hal yang harus dilakukan sebagai syarat dari reformasi kelembagaan itu, kata dia, adalah rekrutmen kepegawaian secara nasional yang dilakukan sendiri. Serta pembentukan struktur dan pengisian jabatan di kesekretariatan KPU secara mandiri pula.

    Komisi pemilihan juga harus punya kewenangan menyusun sistem penggajian, pengangkatan, pengawasan, pemberian sanksi maupun pemberhentian pegawai. Penyusunan anggaran dan pembahasan oleh KPU dengan DPR,” ujarnya. Administrasi KPU ujar August, harus menjadi model baru birokrasi.

    Maka penting sekali birokrasi KPU di jauhkan dari tarik menarik kepentingan politis baik dari pemerintah yang berkuasa, mau pun dari parlemen. Perlu dipertimbangkan juga pengisian pegawai non PNS. “Terutama mengisi jabatan yang berdasarkan keahlian spesifik dan sistem penggajiannya didasarkan pada prestasi,” ujar August.

    Menurut August, harus ada ruang gerak yang lapang bagi KPU dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, komisi pemilihan berwenang menentukan kebutuhannya terkait dengan struktur apa saja yang di perlukan.


    Files Download :

Related Posts