Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

DPR Minta Anggaran Kemendagri yang Dipangkas Dikembalikan

  • Rapat dengar pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri menghasilkan keputusan untuk mengalokasikan kembali sebagian anggaran Kementerian Dalam Negeri yang dipotong.

    Kemendagri mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 1,3 Triliun. Kesimpulan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman.

    "Mereka (Komisi II) sarankan agar pencapaian target Kemendagri tidak terganggu," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

    Tjahjo mengungkapkan target Kemendagri menyangkut data kependudukan, pemetaan daerah, peningkatan kualitas pembinaan pendidikan aparatur desa, dan batas wilayah. Menurutnya, sepanjang tidak mengganggu alokasi anggaran secara nasional, ia siap menerima pemotongan ataupun penambahan anggaran.

    "Soal dipotong dipotong 10 persen kami siap menerima. Tapi kami tidak mengusulkan secara prinsip," ucap dia.

    Tjahjo mengatakan Kemendagri memiliki target yang hampir tercapai di akhir tahun ini. Di antaranya terkait data kependudukan dan pelatihan perangkat desa.

    "Data kependudukan tinggal 20 jutaan. Mudah-mudahan kalau pemotongannya tidak terlalu besar akan selesai akhir tahun. Target pelatihan Perangkat desa juga akan selesai. Tapi ini kan demi kepentingan infrastruktur yang dicanangkan oleh bapak Jokowi," tutur dia.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan kesiapannya terhadap rencana pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran. Pemotongan tersebut berasal dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016, tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian dan Lembaga.

    Dalam Inpres tersebut disebutkan, anggaran pemerintah dalam APBN 2016 akan dipangkas sebesar Rp50,016 triliun.

    "Kalau itu sudah keputusan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan, pemotongan 1,3 triliun kami siap saja tidak ada masalah," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

    Tjahjo mengatakan saat ini pemerintah sedang berfokus pada pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Kata dia, sebagai bagaian dari pemerintah, ia mengikuti keputusan Presiden Joko Widodo.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…