Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ditjen Polpum Mengadakan Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu

  • Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016 tingkat Provinsi se-Wilayah Timur Indonesia yang bertempat di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (16/6). 

    Dalam Evaluasi Regional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dihadiri oleh perwakilan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda serta unsur Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Provinsi se-wilayah Timur Indonesia, yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kaban Kesbangpol Provinsi, Kabinda, Asops Kodam/Kasrem, Karo Ops Polda, Asintel Kejati, dan Pejabat eselon III yang membidangi di Badan Kesbangpol Provinsi. 

    Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa “Dengan adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah, program dan kegiatan pada masing-masing daerah melalui SKPD dan instansi vertikal di daerah, yang terkait dengan penanganan konflik sosial khususnya upaya pencegahan konflik tentu akan berjalan sinergi, sehingga berbagai permasalahan atau potensi konflik yang ada di daerah dapat ditangani secara cepat dan tepat”.

    “Selain itu dengan adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial yang di susun dan dilaksanakan oleh masing-masing daerah, upaya penanganan konflik sosial di daerah akan menjadi lebih terarah dan terukur”.

    Berdasarkan data yang masuk ke Sekretariat Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, jumlah daerah yang sudah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebanyak 34 provinsi dan 340 kabupaten/kota, dari jumlah 514 jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Sisanya sebanyak 174 kabupaten/kota belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

    Selain itu ditekankan oleh kepada 6 (enam) provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan untuk menjadi perhatian bagi masing-masing Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Terpadu di tingkat Provinsi, dan selanjutnya untuk segera menyiapkan laporan pelaksanaan rencana aksi mengingat hal tersebut menjadi perhatian dan catatan Bapak Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial secara periodik akan dilaporkan kepada Bapak Presiden RI.



    sumber : bagren polpum


    Files Download :

Related Posts