Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembuat UU Mendiskriminasi Penyelenggara Pemilu

  • Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai pembuat undang-undang mendiskriminasi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Hal ini terlihat jelas dengan mengharuskan KPU dan Bawaslu menjalankan hasil konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 A UU Pilkada yang baru direvisi.

    “Pembentuk undang-undang telah mendiskriminasi KPU dan Bawaslu dengan mengharuskan melakukan konsultasi mengikat sebelum penetapan peraturan KPU dan Bawaslu,” ujar Titi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/6).

    Padahal, kata Titi, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengenal mekanisme konsultasi untuk peraturan yang dibuat komisi atau lembaga negara, termasuk juga dalam hal ini Bank Indonesia, KPK atau Komisi Yudisial misalnya.

    "Mereka tidak mengenal konsultasi dengan pembuat peraturan. Tetapi untuk KPU dan Bawaslu harus konsultasi dan sifatnya mengikat. Ini diskrimanasi namanya,” tegas Titi.

    DPR dan pemerintah, kata Titi, tidak boleh mengintervensi atau memengaruhi pembentukan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu yang merupakan peraturan delegasi dalam penyelenggaraan pemilu. Apalagi, UU sudah menyediakan mekanisme atau upaya hukum untuk mempersoalkan peraturan yang dibuat KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “DPR kan bisa melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung jika dianggap peraturan penyelenggara pemilu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Titi mengungkapkan bahwa hasil konsultasi DPR dan pemerintah yang mengikat bakal mengganggu kemandirian KPU dan Bawaslu karena ada kemungkinan dan ruang bagi DPR dan pemerintah memasukkan kepentingannya dalam peraturan yang dibuat KPU dan Bawaslu. Padahal, kemandirian ini sudah dijamin oleh UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

    “Karena itu, perlu juga penegasan dari DPR dan pemerintah untuk tidak memengaruhi KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya termasuk dalam kekuasaan mengatur agar citra lembaga penyelenggara yang independen dan mandiri tetap terjaga sehingga dapat meyakinkan pemilih dan seluruh pemangku kepentingan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP bisa menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang luber, jurdil, dan demokratis,” pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…