Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Bahas Masalah UU Pemda, Kemendagri Rapat Bersama DPD

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melangsungkan rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pertemuan tersebut membahas masalah Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang dianggap bermasalah.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, niat dari peraturan ini memang baik untuk mempersatukan dan memperkokoh NKRI. Namun implikasi yang ditangkap daerah, kata dia berbeda, sebab semua urusan pemerintahan malah diatur kembali pemerintah pusat.

    “Ada juga penarikan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, seperti pertambangan, kelautan, reboisasi, pendidikan. Memang ada yang berlatarbelakang politis, namun ada juga yang perlu sosialisasi penjelasan detailnya, karena ini menyangkut PAD pemda,” kata Tjahjo, Rabu (8/6).

    Akibat masalah ini, kata dia, banyak daerah akhirnya protes. Tjahjo menambahkan, Kemendagri juga mengajukan ke DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) untuk melakukan revisi terhadap UU No. 23 Tahun 2014 ini. Namun untuk tahun ini, menurut dia belum bisa terlaksana.

    “Sekarang pemerintah masih memprioritaskan UU ASN. Soalnya ini terkait diskresi pimpinan pejabat tinggi negara dan daerah. Kalau harus melalui tes dan seleksi ASN, tak selalu menjamin seorang akan menjamin orang tersebut memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya,” ujar dia.


    Files Download :

Related Posts