Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Persilakan KPU Ajukan Uji Materi UU Pilkada

  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengajukan uji materi atas undang-undang hasil revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terkait Pasal 9 yang mewajibkan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum dengar pendapat ketika menyusun peraturan KPU (PKPU) serta membuat pedoman teknis tahapan pemilihan. Keputusan dalam forum itu bersifat mengikat.

    “Uji materi itu hak KPU. Memang yang tidak boleh ajukan ke MK itu pemerintah dan DPR,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (6/6).

    Sebenarnya, kata Tjahjo, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dapat menolak hadir dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

    “Bisa saja kok menolak RDP, tidak harus apa yang diminta DPR diakomodasi. Sudah kami jelaskan kepada ketua KPU,” katanya.

    Secara terpisah, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU masih menunggu hasil revisi UU Pilkada diberi nomor terlebih dahulu. “Potensi judicial review (uji materi) sangat besar. Kami masih menunggu undang-undang tersebut segera diberi nomor oleh pemerintah, baru kami ajukan ke MK,” kata Hadar di Gedung KPU, Jakarta, Senin (6/6).

    “Kami masih bawa ke rapat pleno, keputusan memang belum ada. Tapi potensi untuk judicial review sangat besar, terutama Pasal 9,” kata Hadar.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…