Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Berkomitmen Batalkan Perda Bermasalah

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berkomitmen untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembatalan peraturan daerah (perda) bermasalah. Sebelum perda dibatalkan, Kemdagri melakukan pengecekan terlebih dahulu.

    "Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo) selalu ingatkan, kami harus cek. Jangan sampai buat pembatalan yang merugikan atau salah. Kami tetap hati-hati, cek dan ricek supaya enggak jadi masalah," kata Kepala Biro Hukum Kemdagri, Widodo Sigit Pudjianto dalam Diskusi Publik dan Media Talk bertema "Meninjau Perda Inkonstitusional, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik" di Jakarta, Minggu (5/6).

    Dia mengatakan, rencananya pada akhir Juni ini, sejumlah perda bermasalah yang menjadi sasaran segera dibatalkan. "Mudah-mudahan bisa tercapai," ujar Sigit.

    Dia menuturkan, Mendagri telah membuat dua kali instruksi untuk kepala daerah agar membatalkan perda yang dianggap menghambat investasi. Pada Januari, Presiden memerintahkan Mendagri agar membatalkan kurang lebih 3.000 perda yang dianggap hambat investasi. "Mendagri sudah buat instruksi dua kali gubernur, bupati dan wali kota. Perda-perda yang hambat investasi yang tidak sesuai aturan lebih tinggi itu kalau kita tahu, pasti kita batalkan," tuturnya.

    Menurutnya, seluruh masyarakat dapat melapor ke Mendagri apabila ada perda di daerah yang bermasalah. "Kalau bupati atau wali kota dan gubernur tidak mau batalin, lapor ke Mendagri. Nanti Mendagri yang batalkan," tegasnya.

    Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Arteria Dahlan mengatakan, Undang-Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) memang cukup revolusioner. "UU 23/2014 memberikan kewenangan atributif kepada Mendagri untuk meninjau dan menjadikan semua perda objek pembatalan," kata Arteria.

    Dia mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang langsung menginventarisasi perda-perda bermasalah. "Kemdagri, inventarisasinya begitu cepat. Semua kabupaten/kota diperiksa, begitu juga provinsi. Pemda harus tegak lurus dengan pemerintah pusat," ujarnya.

    Dia menambahkan, selama ini banyak perda mengatur hal-hal yang tidak perlu diatur. Bahkan, ada perda yang membuat keruwetan serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

    Dia juga sependapat dengan langkah Kemdagri yang mengawasi pemda setelah perda dibatalkan. Dia berharap agar pemda tidak melakukan banding atas perda yang nantinya dibatalkan. "Kalau sudah dinyatakan bermasalah, jangan melakukan banding," ucapnya.

    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah pusat sebaiknya menertibkan regulasi berupa peraturan pemerintah (PP) serta peraturan menteri (permen) dan keputusan menteri (kepmen). "Karena di kita terlalu banyak peraturan pelaksana yang bertentangan dengan UU. Presiden harus beri contoh. Kalau di tataran ini saja ternyata harmonisasi, sinkronisasi tidak clear, gimana mungkin kita harap di daerah," kata Supratman.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…