Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Kata Mendagri Soal Klausul Politik Uang di UU Pilkada Terbaru

  • Undang-undang Pilkada yang baru saja disahkan DPR kemarin dinilai tak memperketat aturan tim sukses dalam melakukan kampanye. Poin dalam aturan tersebut hanya mempertegas serta memberikan rincian soal ketentuan dan sanksi tim yang melakukan politik uang.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, klausul ini tak memperketat, namun mempertegas soal politik uang dari tim sukses. Perlu kepastian, tim tersebut itu seperti apa. Sebab, ia khawatir ada tim sukses yang melakukan politik uang, namun tak bisa kena sanksi.

    “Timses harus dibuktikan SK. Ada buktinya. Bukan perketatat ini masalah kepasian hukum. Timses itu harus terdata dan resmi,” kata Tjahjo usai rapat Kompolnas di Kemenkopolhukam, Jumat (3/6/2016).

    Dalam, UU pilkada yang baru ini, ada aturan kalau pasangan calon atau timnya ketauan melakukan politik uang, maka sanksinya tegas kena diskualifikasi. Namun jangan sampai malah merugikan pihak lain, karena banyak kecenderungan orang mengatasnamakan timses pasangan tertentu.

    “Kalau saat kampanye ada timses bagi-bagi sembako dan kasih uang transport ke warga tidak masalah. Cuman yang masalah kalau ada yang mempengaruhi pilihan dengan imbalan,” ujar dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…