Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Duh, Pilkada Warisan 2015 Belum Digelar Sampai Sekarang

  • Nasib pelaksanaan pemungutan suara pemilihan wali kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tak kunjung menunjukkan titik terang. Padahal pemilihan tersebut seharusnya digelar serentak bersama 268 daerah lain pada 2015 lalu. 

    Bahkan pilkada serentak tahap dua yang direncanakan digelar di 101 daerah pada 2017 mendatang juga bakal segera memasuki rangkaian tahapan pelaksanaan.

    Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui, kondisi terjadi karena hingga saat ini pengadilan belum juga mengeluarkan putusan, setelah sebelumnya KPU Siantar banding atas keputusan PTUN Medan yang memenangkan gugatan pasangan bakal calon wali kota Survenof-Parlin. 

    "Jadi memang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Karena kami masih menunggu keputusan dari lembaga peradilan," ujar Ferry menjawab koran ini saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (3/6).

    Menurut Ferry, keputusan terpaksa diambil, karena  KPU sangat menghormati proses hukum. ?Itulah sebabnya sampai saat ini pemungutan suara belum dapat dilaksanakan.

    "Sekarang lagi diproses di PTTUN. Kami menjalankan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

    Sebelumnya, KPU Siantar mencoret Survenof-Parlin dari daftar peserta pemilihan wali kota Siantar. Namun pasangan ini menggugat hingga terpaksa diputuskan pemungutan suara ditunda. 

    Atas langkah hukum Survenof-Parlin, PTUN Medan diketahui telah mengeluarkan putusan Maret lalu. Hasilnya, memenangkan gugatan penggugat. Namun KPUD Siantar tak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Dengan demikian putusan belum bersifat final dan mengikat. 

    Anggota KPU siantar Batara Manurung sebelumnya mengakui, langkah banding diambil karena sesuai aturan yang mereka pedomani, PTUN tidak berhak menyidangkan sengketa Pilkada.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…