Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Pastikan Perdebatan RUU Pilkada Tinggal Satu Pasal

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah hanya menyisakan perdebatan satu pasal.

    Pasal itu mengatur tentang mundur atau tidaknya anggota DPR/DPRD saat hendak maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

    Sementara, soal ambang batas dan aturan terkait calon independen sudah tak dipermasalahkan lagi.

    "Tinggal masalah mundur atau tidaknya anggota DPR dan DPRD yang maju di Pilkada, untuk ambang batas calon perseorangan tetap pakai yang dulu kok," kata Tjahjo, saat menghadiri penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dari Universitas Padjadjaran, Kamis (25/5/2016), di Kampus Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Oleh karena itu, ia yakin pembahasan revisi UU Pilkada akan segera selesai.

    "Ditunggu saja, sebentar lagi paling karena perdebatannya sudah tidak banyak. Kalau soal PNS, TNI, dan Polri ya itu sudah pasti mereka harus mundur," kata Tjahjo.

    Sebelumnya, ada wacana untuk memperberat syarat bagi calon independen. Alasannya untuk mencegah politik transaksional, khususnya di daerah yang masih teguh memegang nilai-nilai primordial.

    Alasan lainnya, pada wilayah-wilayah yang jumlah pemilihnya rendah, memperoleh dukungan 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dinilai bukan hal yang sulit.

    Berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi, syarat dukungan KTP yang harus dikumpulkan calon perseorangan adalah antara 6,5-10 persen dari jumlah DPT pemilu sebelumnya.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…