Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Tak Mau UU Pilkada Hasil Revisi Digugat ke MK

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para pihak yang terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada agar benar-benar menyusun aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, tidak malah menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 

    Misalnya, terkait usulan anggota DPR, DPRD dan DPD, tak perlu mundur ketika maju sebagai calon kepala daerah. Menurut Tjahjo, putusan MK telah sangat jelas menetapkan TNI/Polri, PNS dan DPR, DPRD serta DPD harus mundur.

    "Kalau toh nanti tim perumus dan tim sinkronisasi merumuskan sebagaimana ketentuan undang-undang, disamarkan misalnya, bagi kami enggak ada masalah. Karena masing-masing lembaga terikat dengan undang-undang yang ada. Tapi jangan sampai di tengah perjalanan akan mengganggu putusan KPU," ujar Tjahjo, Senin (23/5).

    Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai, akan sangat riskan jika pilkada telah berjalan tiba-tiba ada pihak yang melakukan gugatan uji materi undang-undang ke MK. Apalagi kemudian lembaga penegak konstitusi sampai membatalkan ketentuan dimaksud. 

    "Tapi saya tetap optimisits tim perumus UU Pilkada (yang berasal dari DPR dan pemerintah,red) saling ada kesepahaman. Masih ada waktu. Target Mei ini selesai (revisi UU Pilkada,red)," ujar Tjahjo.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…