Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tegas! Mendagri Belum Pernah Batalkan Perda Pelarangan Miras

  • Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riadmadji angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo membatalkan peraturan daerah yang melarang penjualan minuman keras (miras).

    Menurut Dodi, yang terjadi sebenarnya Kemendagri berusaha menyederhanakan perda-perda yang saling tumpang-tindih dengan peraturan di atasnya. 

    Seperti terkait minuman beralkohol, Menteri Perdagangan (Mendag) sebelumnya mengeluarkan aturan terkait pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran dan perizinan minuman beralkohol. 

    Aturan itu tertuang dalam Permendag ?Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2015.

    Meski di tingkat nasional hanya ada aturan pengendalian, sejumlah daerah justru melahirkan aturan pelarangan penjualan miras secara menyeluruh. Karena itulah kemudian Kemendagri berkewajiban mengharmonisasikan perda-perda yang ada dengan aturan yang berada di atasnya.

    "?Jadi Permendag itu hanya mengatur pengawasan dan pengendalian (miras,red). Sementara di perda, itu substansinya melakukan pelarangan. Artinya perlu diharmonisasi," ujar Dodi Senin (23/5).

    Menurut Dodi, saat ini setidaknya terdapat 43 daerah yang menerbitkan perda pelarangan miras. Antara lain, Nusa Tenggara Barat (NTB), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Papua.  

    Namun Kemendagri belum pernah sekali pun membatalkan perda-perda dimaksud.  Karena pemerintah masih menunggu lahirnya undang-undang tentang miras yang saat ini tengah dibahas DPR dan pemerintah.

    ?"Harmonisasi itu akan aman sekali apabila menunggu undang-undang yang sekarang sedang dibahas DPR bersama pemerintah. Jadi Mendagri mencabut perda miras dan seterusnya, sama sekali belum pernah dilakukan," ujar Dodi.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…