Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

E-Perda, Permudah Kemendagri Lakukan Pengawasan

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan sistem peraturan daerah elektronik (e-Perda). Langkah ini dilakukan guna mempermudah pembinaan dan pengawasan dalam hal penyusunan produk hukum daerah.

    "Ini (e-perda,red) sebuah sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah yang berbasis elektronik," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Jumat (20/5).

    Menurut Tjahjo, dengan adanya e-perda maka diharapkan produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel, transparan, aspiratif, komunikatif, efisien, efektif dan implementatif, dapat diwujudkan sebagai bentuk negara hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    "Sistem ini memberi berbagai kemudahan. Misalnya bagi Kemendagri, mewujudkan pembinaan yang intensif pada pemerintah daerah dalam ruang fasilitasi dua arah, tanpa batasan ruang dan waktu," ujar Tjahjo.

    Kemudian, memberi kemudahan karena peraturan-peraturan yang ada dapat terdokumentasi dalam sistem pengarsipan yang baik. 
    Sistem ini, kata Tjahjo, juga membuka ruang bagi publik mengkritisi kebijakan penyelenggaraan pemda. Serta mewujudkan transparansi dalam setiap kebijakan pemda yang ada. 

    Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga mengatakan, e-perda merupakan suatu sistem komunikasi yang terhubung dengan sejumlah fasilitas lainnya. Baik itu -register, e-fasilitasi dan e-konsultasi. 

    Dengan demikian, mendagri selaku pembina umum penyelenggaraan pemda, dapat melakukan komunikasi intensif di dunia maya tanpa batas ruang dan waktu. 

    ”Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif sejak pada saat proses perencanaan pembentukan, penyusunan produk hukum daerah sampai dengan ditetapkan, diundangkan dan diimplementasikannya,” ujar ujar Tjahjo.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…