Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tersangka Tak Boleh Maju Pilkada, Ini Tanggapan Mendagri

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengetahui tersangka korupsi tidak boleh maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, menurutnya, hal itu bukan salah satu hal krusial pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada.

    "Saya sudah tahu itu soal tersangka enggak boleh jadi calon (kepala daerah). Sekarang sedang tahap sinkronisasi," kata Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Kamis (19/5).

    Menurutnya, poin krusial yang masih belum menemukan kesepakatan yaitu perlu atau tidaknya anggota DPR, DPD serta DPR mengundurkan diri apabila mengikuti pilkada. "Yang jadi kendala itu DPR, DPD, DPRD enggak mau mundur. Keinginan DPR begitu. Tapi kan putusan MK (Mahkamah Konstitusi), putuskan harus mundur," ujarnya.

    Dia menegaskan, pemerintah tetap berpegang pada putusan MK.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, pemerintah hanya menyiapkan satu draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Pemerintah tidak akan mengakomodir keinginan Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada yang mengusulkan anggota DPR, DPD, DPRD tidak perlu mengundurkan diri jika maju pilkada.

    "Satu draf. Saklek. Posisinya, pemerintah tetap mengacu putusan MK," kata Sumarsono.

    Dia menambahkan, RUU Pilkada bakal disahkan pada 31 Mei 2016. "Pemerintah bersama DPR terus bahas. Keputusannya tanggal 31 Mei pengesahan," ujarnya.

    Pada bagian lain, dia mengatakan, khusus pilkada Papua Barat yang bakal berlangsung pada Februari 2017 mempunyai persyaratan khusus bagi calon. Mengingat, Papua Barat merupakan salah satu daerah otonomi khusus.

    "Ada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk berikan ruang KPU daerah, misal di Papua atau Papua Barat. Setelah calon ditetapkan, nanti dikonfirmasi MRP (Majelis Rakyat Papua) apakah calon kepala daerah orang asli Papua atau Papua Barat," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…