Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Optimistis Anggaran Pilkada Aman

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menegaskan, pada prinsipnya permasalahan anggaran pemilihan kepala daerah serentak tak ada masalah. Memang ada daerah yang belum siap menganggarkan.

    “Yang belum oke ini bukan karena tidak ada anggarannya. akan tetapi daerah sedang negosiasi standar harga dengan KPU,” kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (16/5).

    Tjahjo menambahkan, KPU sendiri sudah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan standar harga, baik di Jawa ataupun yang di luar Jawa. Tapi setiap daerah berbeda-beda.

    “Baik luas daerahnya dan jumlah TPS tentunya beda. Hanya itu saja tapi kami optimis karena 101 daerah sudah oke semua,” katanya.

    Terkait keinginan KPU yang menginginkan paling lambat tanggal 22 Mei, anggaran sudah siap semuanya, Tjahjo mengatakan tidak ada masalah. Kementerian Dalam Negeri sendiri sudah ketemu KPU.

    “Optimislah yang 269 daerah saja kemarin 2015 terseok-seok akhirnya sudah siap,” kata dia. Sedangkan terkait dengan revisi UU Pilkada, Tjahjo mengungkapkan tanggal 18 Mei nanti, draf sudah masuk Panja.

    Diakuinya masih ada satu poin krusial yang belum disepakati antara pemerintah dengan DPR. Klausul yang belum disepakati itu terkait dengan mundur atau tidak anggota DPR, DPD dan DPRD yang maju dalam pemilihan kepala daerah.

    “Kalau TNI atau Polri kan jelas mengatur. PNS juga prinsip UU mengatur. Kemudian petahana sepakat semua mundur. Nah DPR Dkk ini minta juga diatur sesuai UU-nya MD3. Tapi kan keputusan MK harus mundur,” tuturnya.

    Tjahjo sendiri sudah berulangkali menyampaikan ke DPR, jika diputuskan berbeda dan bertentangan dengan keputusan MK, ia khawatir itu kembali akan dibatalkan oleh mahkamah. Selain itu juga jika tak terus berlarut, ia khawatir tahapan pemilihan terganggu.

    “Apakah nanti MK tidak membatalkan kembali. Kedua juga akan menggangu tahapan yang dipersiapkan KPU. Lalu sisanya tinggal sinkronisasi. Lalu juga terkait batasan tertangkap tangan, kalau calon tertangkap tangan bisa langsung di diskualifikasi,” urainya.

    Tapi kalau kemudian tim sukses yang tertangkap tangan melakukan politik uang, kata Tjahjo, harus jelas dulu.

    Misal bisa saja ada orang mengakungaku tim sukses. Lalu bisa dijebak. “Ini harus jelas. Kemudian juga kesepakatan untuk penguatan Bawaslu. Prinsipnya tahapan jalan sambil menunggu putusan revisi ini. Banyak sekali yang diubah. Sehingga tidak setiap tahun setiap mau pilkada dilakukan revisi. Dan yang penting target jadwalnya Februari 2017,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…