Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Ormas Anti-Pancasila Harus Dilarang

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara tegas menyatakan, bahwa  organisasi masyarakat (Ormas) yang memiliki ideologi anti-Pancasila harus dilarang berkembang di Indonesia. 

    Tjahjo mengatakan, ke depan perlu adanya payung hukum sebagai pedoman untuk membatasi ruang gerak perkumpulan tersebut.

    Dia mengakui saat ini ada ormas besar yang secara terang-terangan mengklaim dirinya sebagai anti-Pancasila. 

    Menurut dia, organisasi ini tak boleh hidup di negara ini. Maka dari itu, pihaknya saat ini tengah membahas soal larangan bagi ormas semacam itu agar tak semakin meluas.

    "Pembahasannya melibatkan kejaksaan dan TNI/Polri. Ke depan, akan ada surat larangan bagi ormas tersebut. Adapun siapa yang akan menandatangani surat tersebut nanti masih dibahas,” kata dia usai menghadiri Rembug Nasional ADKASI di Purwakarta, Senin (9/5)

    Surat larangan berkeliaran untuk ormas tersebut sangat perlu untuk dijadikan pedoman oleh forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) kabupaten/kota, dan provinsi. Dengan surat tersebut, mereka memiliki payung hukum ketika akan menindak ormas yang anti-Pancasila.

    "Selain itu, supaya setiap pimpinan daerah bisa menyikapi langsung, mana ormas yang menjadi kawan dan yang menjadi lawan," ujarnya.

    Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengapresiasi upaya Mendagri yang akan mengeluarkan surat pelarangan untuk ormas yang anti-Pancasila tersebut.

    Larangan ini akan menjadi payung hukum yang jelas sehingga pemerintah daerah bisa mengimplementasikannya.

    "Kalau ada ormas yang mengatasnamakan ini dan itu, sebaiknya mendaftar jadi parpol saja, lalu ikut pemilu. Biar masyarakat yang memilih," ujar Dedi.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…