Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Komitmen Minta Pemda Cabut Perda Bermasalah

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berkomitmen meminta pemerintah daerah (pemda) mencabut peraturan daerah (perda) yang mempersulit investasi. Hingga saat ini, sebanyak sekitar 1.300 perda telah dicabut oleh pemda.

    "Sekarang sudah beranjak 1.300-an perda dicabut. Karena target kami Juni sudah 3.000 (yang rampung dicabut)," kata Tjahjo usai menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta, Kamis (5/5).

    Menurutnya, tidak hanya perda yang bakal dievaluasi. Peraturan di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang menghambat investasi dan perizinan juga dikaji kembali. "Kami menyisir mana perda-perda termasuk Peraturan Mendagri sampai PP (peraturan pemerintah) yang hambat investasi, persulit perizinan daerah, kita mintakan dipotong," tegasnya.

    Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengusulkan kepada pemerintah pusat, merevisi bahkan mencabut perda bermasalah. Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan, dari 507 Perda yang diteliti KPPOD, sekitar 233 perda atau hampir setengahnya tidak ramah iklim investasi.

    "Ini agak-agak surprise karena dari 507 (perda) hampir setengah yang dianggap bermasalah. Ini jadi catatan bagi kita semua maupun pemerintah. Yang terbanyak bermasalah adalah soal pungutan, Perda pungutan. Perda-perda pungutan ini adalah pasangan kembar dari perda perizinan," kata Robert, Selasa (3/5).


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…