Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pembahasan UU Pilkada Difokuskan Kembali Usai Reses DPR

  • Pembahasan revisi Undang-undang Pilkada nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah belum selesai. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembahasan tersebut akan kembali difokuskan usai masa reses DPR.

    Tjahjo menyebutkan masih ada satu pembahasan yang alot dalam proses revisi UU Pilkada. Satu hal tersebut yaitu berkaitan dengan kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

    "Teman-teman DPR minta supaya anggota DPR, DPD DPRD (aturannya) sesuai UU MD3. Tidak seperti TNI, Polri, PNS yang harus mundur," ujar Tjahjo usai mengukuhkan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5/2016).

    Dikatakan Tjahjo, pembahasan poin tersebut masih berbenturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota dewan mundur jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal itu sama seperti yang diberlakukan pada TNI, Polri dan PNS.

    Jika putusan tersebut diabaikan, kata Tjahjo, tidak ada jaminan bahwa UU Pilkada nanti tak akan kembali dibatalkan oleh MK. Namun, dia memastikan selain poin itu tidak ada masalah.

    "Kalau yang lain sudah ada kesepahaman. Termasuk jumlah calon independen, partai politik juga sudah," ucapnya.


    sumber : detik.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…