Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Targetkan 3.000 Perda Bermasalah Tuntas Dibahas Bulan Juni

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan akan membenahi 3.000 peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Tjahjo berujar perda-perda tersebut akan tuntas dibahas pada bulan Juni 2106.

    "Ya sekarang sudah beranjak 1.300-an perda yang dibenahi, karena target kami Juni sudah 3.000 perda kami beresi," kata Tjahjo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5/2016).

    Dia menambahkan pembenahan peraturan yang menyangkut wilayah pusat seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Permendagri untuk lebih dahulu dibahas.

    "Perda sudah ada 30% yang kita pangkas. Kami mendahului pusat baru daerah," tuturnya.

    Terkait dengan perda investasi, Tjahjo menegaskan akan memangkas peraturan-peraturan yang menghambat pemberian izin usaha.

    "Contoh yang dipangkas misalnya sudah ada izin prinsip kemudian izin usaha, masih perlu IMB lagi perlu izin HO ini dipangkas. Hanya satu saja izin, kalau mau usaha izinnya satu saja, izin usaha," imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan adanya sejumlah regulasi yang menghambat iklim investasi. Di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) misalnya ada 42 ribu peraturan. Di Kementerian Dalam Negeri ada 3 ribu peraturan daerah.

    Presiden memerintah sejumlah peraturan itu dihapus. "Bisa dibayangkan sebagai kapal besar, aturan kita sebanyak itu. 42.000 peraturan presiden, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Semua itu akan sangat menyulitkan dan akan menghambat, menjerat kita sendiri sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita bertindak terhambat," kata Presiden saat berbicara di pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang berlangsung  di Gedung Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/3/2016).


    sumber : detik.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…