Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak 2027 dapat Menjadi Ajang Pemilu Sela

  • Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, mengatakan, pilkada serentak nasional pada 2027 akan berdampak positif untuk demokrasi. Pilkada 2027 dapat menjadi pemilu sela.

    "Mudah-mudahan kalau kita bisa adakan pilkada serentak semua pada 2027, berarti itu akan jadi pilkada di antara pemilu nasional. Karena 2024 ada pemilu nasional dan selanjutnya 2029 lagi pemilu nasional. Akibatnya, kita akan menuju mekanisme lazimnya negara demokrasi yaitu ada pemilu sela," kata Philips.

    Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Bedah buku "Politik Hukum Pilkada Serentak" karya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (3/5).

    Menurutnya, pemilih dapat menghukum partai politik (parpol) atau pemerintahan yang berkuasa pada 2024. "Pemerintah yang berkuasa 2024, ada evaluasi di tengah. Kalau performance(kinerja) bagus, pilkada 2027 bisa sapu bersih. Selanjutnya 2029 juga demikian. Karena tujuan pemilu adalah menghukum atau memberi balas jasa kepada orang yang berkuasa. Kalau bagus pilih lagi, kalau tidak tendang keluar. Di seluruh dunia begini," ucapnya.

    Pada bagian lain, dia mengatakan, keberadaan parpol mulai dipinggirkan masyarakat. Publik, menurutnya, cenderung menilai kualitas individu ketimbang parpol yang mengusung saat pilkada.

    "Buat masyarakat, partai politik nomor paling bawah dalam proses pemilihan. Ketika sudah cocok dengan calon pemimpin dengan karakteristik-karakteristik tertentu, maka akan dipilih," katanya.

    Meski begitu, dia menyatakan, parpol dan demokrasi tetap tak dapat terpisahkan. "Tulang punggung demokrasi tetap partai politik. Tetapi, LSM harus banyak, karena bisa menekan partai politik agar mereka bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Deparpolisasi adalah hal yang sangat buruk bagi perpolitikan Indonesia," imbuhnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…