Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pilkada Ditunda Akhir Mei, Mendagri: Harus Dirinci dengan Baik

  • Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditunda hingga akhir Mei 2016. Seharusnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada disahkan menjadi UU pada 29 April 2016.

    “Tidak memungkinkan 29 April ketuk palu. Kesepakatan kami (pemerintah dengan DPR) tidak mau tergesa-gesa. Harus dirinci dengan baik,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung A Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Rabu (27/4).

    Sekadar diketahui, pada 29 April, DPR memasuki masa reses hingga 18 Mei 2016. Meski reses, menurut Tjahjo, tim perumus akan terus bekerja. “Setelah dibuka reses dibahas, sehingga akhir Mei selesai,” ujarnya.

    Dia menyatakan, revisi UU Pilkada sepatutnya harus bermanfaat untuk rakyat. “Harus ada perubahan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang bersih,” katanya.

    Dia optimistis tahapan Pilkada serentak 2017 tidak akan terganggu dengan ditundanya pengesahan. Demikian halnya dengan pendanaan. “Anggaran juga mundur kok. Secara prinsip harusnya anggaran enggak ada masalah,” ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…