Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pengawas Miliki Wewenang Diskualifikasi Peserta Pilkada

  • Komisi II DPR dalam revisi Undang-undang (UU) Pilkada memberikan wewenang baru pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah. Wewenang itu terkait pelanggaran dan penyelesaian politik uang (money politic) dalam pilkada.

    "Kita berikan Bawaslu dan Panwaslu tambahan kewenangan dengan memberikan rekomendasi diskualifikasi kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). Pemerintah dan Komisi II sepakatmainstream baru anti money politic dalam pilkada,” ujar Wakil ketua Komisi II DPR Lukman Edy di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).

    Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, money politic adalah pelanggaran administrasi yang berimplikasi pada didiskualifikasi dan pidana. Dengan begitu, pelaku pelanggaran saat pilkada bisa langsung didiskulifikasi KPU.

    Setelah Bawaslu memberikan rekomendasi diskualifikasi kepada KPU, selanjutnya KPU yang akan menentukan keputusannya. Hal itu dinilai Lukman akan efektif untuk menjerat para pelaku pelanggar pilkada.

    “Kita sebenarnya lebih ekstrim untuk pengadilan adminstrasi seperti DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Membuat mekanisme pengadilan, memutuskan dan memberikan sanksi tapi pemerintah mencari jalan tengah,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…