Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Kembali Ingatkan Kepala Daerah Pahami Area Rawan Korupsi

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan para kepala daerah harus memahami area rawan korupsi. Pasalnya, hingga kini masih ada saja pejabat atau kepala daerah yang diproses hukum karena tersangkut masalah korupsi. Demikian dikatakan Tjahjo kepada wartawan seusai membuka Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) di Gedung Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Jumat (22/4/2016).
    "Harus memahami area rawan korupsi di daerah itu apa saja sudah tahu," kata Menteri Tjahjo kepada wartawan.

    Area-area rawan-rawan korupsi itu, jelas Tjahjo, misalnya kebijakan yang tidak sesuai, perencanaan anggaran yang disalahgunakan, hingga praktik suap dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

    Guna menambah pengetahuan kepala daerah terhadap area rawan korupsi ini, lanjut Tjahjo, panitia juga akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan materi soal pencegahan korupsi dalam kegiatan pelatihan kepala daerah kali ini.
    "Ya, nanti KPK kita undang," tutur Tjahjo.

    Untuk tahun 2016, BPSDM Kemendagri kembali menggelar OKPPD angkatan I. Kegiatan pelatihan kepala daerah angkatan I tersebut diikuti 92 bupati/wali kota terpilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015.
    OKPPD angkatan II khusus bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2015 rencananya akan digelar pada 18 - 22 Mei mendatang.

    Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan OKPPD ini adalah pemahaman terhadap filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berbagai produk kebijakan para kepala daerah ini.

    Kemudian, agar bupati/wali kota beserta wakilnya ini paham atas kondisi aktual yang dihadapi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain pelatihan bagi para kepala daerah dan wakilnya, Kemendagri juga akan melakukan pelatihan dan pembekalan kepada para istri kepala daerah.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…