Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingatkan Kada Jangan Ingkari Janji Politik

  • Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi secara resmi melantik enam kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 dan 2016.

    Masing-masing Bupati Simalungun JR Saragih, pasangan Wali Kota Gunung Sitoli Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoly, pasangan Bupati Nias Barat Faduhusi Daely-Khenoki Waruwu, Nias Utara Marselinus Ingati Nazara-Haogockhi, Nias Selatan Hilarius Duha-Sozanolo Ndruru dan Kabupaten Karo Terkelin Berahmana-Cory Sriwati Sebayang.

    Pelantikan dilakukan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (22/4) , disaksikan langsung Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman. 

    "Saya berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai wali kota/wakil wali kota, bupati/wakil bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya," uja para kepala daerah membacakan sumpah jabatan.

    Setelah membacakan sumpah jabatan, para kepala daerah kemudian menandatangani sumpah jabatan dan pakta integritas. Acara kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, serta Pelalawan, Riau.  

    Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah dapat segera mempercepat pengambilan keputusan. Khususnya terkait anggaran.

    "Dalam menjalankan tugas harus ada sinergi. Harus ada konektivitas antarkabupaten dan mendukung kinerja gubernur. Selain itu kepala daerah juga wujudkan janji politik, harus masuk dalam rencana pembangunan jangka pendek dan panjang," ujar Tjahjo. 

    Dalam kesempatan kali ini Mendagri menegaskan, bukan salah Tengku Erry mengapa pelantikan enam kepala daerah dari Sumut ini, sekian lama tertunda. 

    "Ini dilantik di Kemendagri, tanggung jawab saya. Bukan salah Gubernur Sumut kalau (selama ini,red) tertunda. Kemarin juga saya melantik salah satu kepala daerah dari Sulawesi, karena gubernurnya tak mau melantik. Saya lantik di sini," ujar Tjahjo.

    Saat ditanya mengapa pelantikan dilakukan di Jakarta, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, untuk menunjukkan penundaan selama ini atas perintahnya. 

    "Kemarin kami menunda karena berbagai pertimbangan yang tidak perlu saya sampaikan, yang penting sekarang dilantik," ujar Tjahjo.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…