Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ikut Pilkada, Mendagri Usulkan Petahana Mundur dari Jabatan

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar calon petahana untuk mengundurkan diri jika maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini selaras dengan kewajiban mundurnya Anggota DPR, DPD, DPRD, TNI/Polri, BUMN/BUMD.

    “Petahana kan hanya cuti. Kalau cuti kan bisa main. Saya usulkan mundur, supaya adil,” kata Tjahjo di Gedung A Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (21/4).

    Seperti diketahui, DPR dan pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pilkada. Salah satu poin krusial revisi yakni kewajiban anggota DPR, DPD, DPRD mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

    Sebelumnya, pada Pasal 7 huruf s UU 8/2015, anggota DPR, DPD dan DPRD cukup melapor ke pimpinan DPR, DPD dan DPRD ketika mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal ini pada Juli 2015. Pasal 7 huruf s dinilai MK tidak memenuhi rasa keadilan bagi PNS, TNI/Polri dan pejabat BUMN/BUMD yang wajib mundur.

    Pemerintah mengakomodir putusan MK. Artinya, anggota DPR, DPD, DPRD, PNS, TNI/Polri dan pejabat BUMN/BUMD harus mengundurkan diri jika mengikuti pilkada. Namun, mayoritas fraksi-fraksi DPR menolak ketentuan itu.

    “Nanti kita coba komunikasikan dengan DPR. Pasti ada kompromi nanti. Saya kira anggota DPD,DPR,DPRD, Petahana,PNS,TNI/POLRI, itu harus sama. Harus mundur ya mundur semua, harus cuti ya cuti semua,” ujar Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…