Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Cabut Ratusan Regulasi Penghambat Birokrasi dan Investasi di Daerah

  • Dalam rangka melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sudah mencabut atau membatalkan ratusan peraturan menteri dan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat birokrasi dan investasi di daerah.

    Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan, per 15 April 2016, 105 Permendagri/Kepmendagri telah dicabut dan dibatalkan. Kemudian, lanjutnya, terdapat 140 Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang juga telah dicabut.

    "Juga telah dicabut atau dibatalkan 675 Peraturan Daerah Kabupaten, Kota, dan Peraturan Bupati dan Walikota," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (18/4).

    Semua tindakan itu, kata Tjahjo, sudah dilaporkan kepada Presiden. Pihaknya menargerkan, pada awal Juni tahun ini sebanyak kurang lebih 3000 Perda akan dicabut atau dibatalkan secara bertahap.

    "Ini demi memastikan efektivitas birokrasi dan mendorong investasi di daerah," tandasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…