Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Hingga 13 April 2016, Mendagri Batalkan 815 Perda

  • Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait deregulasi peraturan yang bermasalah, menghambat birokrasi dan perizinan di daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bergerak cepat. Hingga 13 April 2016, sebanyak 815 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) telah dicabut atau dibatalkan. Selain itu, sebanyak 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) telah dicabut atau dibatalkan.

    "Target Kemendagri pada awal Juni 2016 sekitar 3.000 Perda selesai untuk dicabut atau dibatalkan dan laporan secara bertahap akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden," kata Menteri Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

    Tjahjo mengatakan, 815 Perda dan Perkada yang dicabut atau dibatalkan itu terdiri dari 140 Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur (Pergub) serta 675 Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota. 

    Sebelumnya, jelas Tjahjo, Kemendagri telah mengumpulkan seluruh biro hukum daerah se-Indonesia dan menginventarisasi masalah-masalah Perda yang ada.

    "Begitu diputuskan hapus, tentunya diumumkan terbuka ke publik," ujar Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…