Kamis, 21 Juni 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Perombakan Kabinet Harus Hindari Politik Dagang Sapi

  • Presiden Joko Widodo sebisa mungkin harus menghindari politik dagang sapi dalam memilih anggota kabinet kerja jika perombakan atau reshuffle kabinet jadi dilakukan. Jika dalam perombakan kabinet hanya untuk mengakomodasi partai koalisi pemerintahan yang baru, maka masalah yang sama akan terus dihadapi negara.

    “Kali ini, Presiden harus menghindari politik dagang sapi. Kemarin sudah ada kegagalan dari Jokowi dalam memilih pembantunya karena akhirnya yang terjadi kericuhan di dalam kabinet,” kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, Sabtu (9/4).

    Ditegaskan, Cecep, di sebuah negara yang menganut sistem presidensial, seorang pembantu presiden memang tidak hanya dituntut berintegritas dan kapabel. Namun juga harus orang yang loyal dan bekerja sepenuh hati untuk membantu presiden. Namun demikian, disisi lain, untuk mencari sosok yang loyal dalam sistem presidensial merupakan upaya yang cukup sulit. Apalagi, jabatan posisi kabinet di Indonesia masih merupakan jabatan politis sebagai hasil dari kompromi partai pendukung pemerintahan.

    Cecep meyakini, dalam perombakan kabinet tahap 2, Presiden Joko Widodo juga akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendatang baru pendukung pemerintahan. Sama halnya seperti yang dilakukan pada awal pembentukan kabinet kerja sebelumnya.

    Diingatkan Cecep, dengan masuknya partai politik pendukung pemeritahan yang baru dan mengakomodasi kepentingannya, maka kesulitan presiden akan bertambah. Mengingat masing-masing parpol tentunya mengemban misi masing-masing dalam membantu menjalankan roda pemerintahan.

    “Akhirnya saat ini juga kembali mencari komromi baru yang dianggap akan loyal kepada Presiden. Tetapi, dalam perjalannya politik sendiri bukanlah hal yang konstan. Presiden dituntut dapat memilih orang-orang tepat sambil mengakomodasi kepentingan parpol,” ucapnya.


    Files Download :

Related Posts