Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Sampaikan Sejumlah Arahan dari Presiden Jokowi

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kepala daerah. Arahan itu disampaikan Presiden saat bertemu dengan para kepala hasil Pilkada serentak 2015 di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/4/2016).

    Tjahjo memaparkan, arahan pertama Presiden terkait deregulasi yang harus segera diselesaikan dengan baik, baik itu berupa Peraturan Mendagri, Peraturan Daerah (Perda), dan lainnya. Arahan kedua, perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik program pusat maupun daerah harus fokus dilaksanakan sesuai tahapan dan tepat waktu.

    "Prioritas perhatian kepada belanja modal yang menjadi kunci pertumbuhan daerah dan nasional, daya saing, terhubungnya seluruh wilayah NKRI, menunjang swasembada pangan, pemerataaan pembangunan dan kesejaheraan rakyat," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/4/2016).

    Arahan ketiga Presiden, lanjut Tjahjo, terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). SDM di jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah hingga desa harus memberikan percepatan di berbagai sektor agar pelaksanaan dan koordinasi serta solusi di lapangan cepat dikendalikan dan dilaksanakan.

    Sementara, arahan kelima, terkait reformasi penganggaran, baik di Kemendagri, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah  Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya harus terkoordinir dan   terkonsolidasi. Pengendalian mulai dari perencaaan penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi.

    "Harus fokus dan konsentrasi pada multiplier effect dan yang penting efisiensi," tutur Tjahjo.

    Ada pun arahan Presiden yang keenam, sambungnya, terkait prioritas program kerja  kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus terkontrol. Nomenklatur yang sifatnya bersayap atau tidak fokus, seperti program pemberdayaan, program peningkatan yang tidak ada hasil konkret yang dirasakan  masyarakat untuk dihapus.

    "Agar setiap program yang dilaksanakan Kemendagri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempunyai hasil nyata, bersinergi melakukan konektivitas dan interaksi," ujar Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…