Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Permintaan Kemendagri

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkerja cepat menyusun standarisasi kebutuhan bagi pelakanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang digelar serentak di 101 daerah.

    "Supaya daerah sudah menghitungnya. Karena kecepatan pembentukan Peraturan KPU standarisasi maka akan semakin cepat daerah menandatangani NPHD (naskah perjanjian hibah daerah). Jangan hanya berharap ditandatangani, tapi harus ada yang dipenuhi yakni standar kebutuhan menurut KPU," ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Kamis (7/4).

    Pria yang akrab disapa Donny ini mengakui, standarisasi kebutuhan bagi pelaksanaan pilkada secara nasional, dapat berimplikasi memberatkan fiskal daerah. Contohnya terkait honor kelompok kerja, besaran biaya kemungkinan lebih besar. 

    Berbeda ketika nilai honor ditetapkan masing-masing daerah, seperti pada pilkada 2015 lalu. Karena dengan pola tersebut daerah dapat menetapkan sesuai kapasitas fiskal masing-masing. 

    "Contoh lain perjalanan dinas. (Kalau ditetapkan secara nasional,red) itu hanya Rp 430 ribu perh hari. Nah kalau begini, bagaimana dengan Papua. Sewa pesawatnya bagaimana. Makanya nanti akan dilibatkan daerah, yang fiskalnya tinggi dan rendah untuk didengar suaranya. Juga daerah dengan wilayah geografis kepulauan. Komponen letak geografis ini kan mempengaruhi taransportasi," ujarnya. 

    Meski begitu Donny menegaskan, apapun bentuknya, standarisasi kebutuhan harga bagi pelaksanaan pikada, tetap dibutuhkan. Sehingga secara nasional, pelaksanaan pilkada diharapkan dapat menjadi lebih baik.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…