Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Adakan FDA terkait Modernisasi Parpol

  • Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang Kemendagri) mengadakan Forum Diskusi Aktual (FDA) mengenai Manajemen Partai Politik Modern.

    Kepala Puslitbang Kemendagri, Syabnikmat Nizam menjelaskan, adanya partai politik (parpol) yang modern ini sebagai langkah mempercepat kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

    “Keberadaan Parpol sudah ada sejak lama di Indonesia, dan saat ini masih sulit melakukan fungsi-fungsi Parpol maka perlu adanya sebuah modernisasi.” kata dia, Selasa (5/4)

    Di Indonesia partai politik masih bersifat konvensional. Keberadaan Parpol dianggap sebagai sarana meramaikan Pilkada dan terkadang menjadi sumber dana pendapatan bagi kader-kader partai.

    Hal ini diungkapkan oleh Indra Bambang, dari partai Golongan Karya (Golkar) yang turut menjadi narasumber, bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

    “Kalau hal ini diteruskan maka peran dari Parpol sebagai penyalur aspirasi rakyat dan sebagai kebutuhan nasional tidak akan tercipta,” ujar Bambang.

    Menurut dia, masalah lainnya adalah tidak adanya dana bagi parpol. Mereka hanya bisa memperoleh pemasukan dari iuran atau sumbangan para kader partai.
    "Ujung-ujungnya dari pengusaha atau ketua umum Parpol yang kaya, ini kan gak masuk akal,” ujar dia.

    Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Maswadi Rauf menjelaskan, parpol memegang peranan penting dalam menciptakan kader-kader calon pemimpin di masa mendatang.

    “Kalau parpol tidak mampu, maka kita mendapatkan pemimpin yang mendapatkan cemooh dari banyak orang,” ujar Maswadi.

    Menurut Maswadi, ciri dari Parpol Modern itu yakni menjalankan fungsi-fungsi Parpol yang sesuai dengan demokrasi misalnya adanya rekrutmen dan kaderisasi yang bagus, adanya fungsi Parpol sebagai sekolah yakni ada pendidikan dan pelatihan.

    Kedua, Parpol modern itu mampu menjalankan kegiatan yang efektif dan efisien yang ditandai dengan adanya petugas parpol yang profesional serta mempunyai sumber-sumber dana yang memadai.

    “Partai modern itu partai yang punya dana, apakah dicari sendiri atau dari hibah pemerintahan, kaderisasi tanpa dana pasti gak mungkin. Tapi motor penggerak adalah sekretariat jenderal partai itu sendiri,” katanya.

    Untuk mendukung karakter pengelolaan manejemen parpol modern ini, menurut Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah mengungkapkan, harus adanya ideologi partai politik yang jelas guna menciptakan Positioning bagi parpol sehingga tidak membingungkan masyarakat.

    Hal ini dapat dilakukan dengan merevitalisasi peran Litbang, prioritas pada seleksi dan rekrutmen, terus proaktif menciptakan inovasi isu politik serta konsisten terhadap ideologi Parpol.

    ”Ideologi Parpol harus jelas, kapan seseorang pantas dicalonkan untuk menjadi gubernur, bupati, walikota. Kalau masih menggantungkan kehidupan kharismatik dalam manajemen Parpol, itu belum jelas. Hal inilah yang belum dianggap serius” ungkapnya.

    Firmanzah juga meminta inisiatif dari Kemendagri untuk melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pencatatan anggaran dana Parpol sehingga akuntabel.

    “Mekanisme pencatatan dana parpol jangan berantakan, kita tidak bisa membuat sistem governance tanpa adanya akuntan, ini pilar penting,” ungkap Firmanzah.

    Siti Zuhro, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menambahkan beberapa langkah strategis ke depan Parpol, yakni tidak hanya mengedepankan pendidikan politik tetapi diharapkan menjadi pilar utama demokrasi dan perlu mempromosikan nilai-nilai budaya.

    “Ini saatnya Partai harus menjadi wadah dan sekolah demokrasi yang ditanamakan disiplin, cara merekrut kader harus diperhatikan sesuai dengan kompetitif.” tutupnya.

    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…