Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

10 Daerah Sudah Siapkan Dana Pilkada

  • Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap kedua akan digelar di 101 daerah pada Februari 2017 mendatang.

    Dari jumlah tersebut, 10 daerah kini telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dengan demikian anggaran pelaksanaan pilkada 10 daerah tersebut dipastikan terpenuhi. 

    "Sudah ada sepuluh daerah yang tandatangani, yang lain sebetulnya sudah dibahas sebagian besar, cuma yang lain menunggu PKPU (peraturan KPU,red) tentang tahapan (pelaksanaan pilkada 2017,red) disahkan," ujar Komisioner KPU Arief Budiman, Senin (4/4).

    Sayangnya saat ditanya nama-nama 10  daerah tersebut, Arief mengaku tidak hafal. Dia memastikan hingga ditandatanganinya NPHD, sebagai bukti komitmen daerah mendukung pelaksanaan pilkada. 

    "Saya tidak hafal, tapi teman-teman di daerah sebagian sudah memberi laporan. Seingat saya baru sepuluh saja yang sudah ditandatangani," ujarnya. 

    Meski bagi 10 daerah yang rampung, Arief memastikan 91 daerah lainnya saat ini juga telah mulai membahas anggaran pilkada dengan KPUD masing-masing. Di mana hasilnya akan disampaikan ke KPU pusat dalam beberapa waktu ke depan.

    "Hampir semua sudah dan sedang dibahas, dalam minggu-minggu ini juga ada yang melaporkan ke kami akan ditandatangani. Target kami 30 April sudah ditandatangani (seluruhnya,red)," ujar Arief.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…